Text
SKRIPSI : Dinamika Isu Penolakan Relokasi Pedagang dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar Baru Bogor terhadap Pemerintah Kota Bogor
Revitalisasi Pasar Baru Bogor saat ini masih belum terlaksana karena adanya penolakan dari para pedagang terhadap relokasi yang menjadi bagian dari kebijakan revitalisasi Pasar Baru Bogor. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang semula hanya di revitalisasi menjadi relokasi total. Para pedagang merasa relokasi akan mengganggu kestabilan penghasilan karena lokasi baru dinilai kurang strategis dan biaya sewa dianggap terlalu tinggi. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pengelola pasar dan para pedagang turut menjadi faktor yang memperbesar penolakan relokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perkembangan isu penolakan relokasi pedagang Pasar Baru Bogor serta mengetahui kesiapan pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan revitalisasi Pasar Baru Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode menggunakan pengumpulan data, penyajian data dan reduksi data. Tahapan yang digunakan pada perkembangan isu dikemukakan oleh Hainsworth & Meng (tahap origin, tahap mediation, tahap organization, dan tahap resolution) serta dalam melihat kesiapan pelaksanaan kebijakan revitalisasi menggunakan model yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn terdiri dari 6 aspek (standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi, sikap pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pelaksanaan kebijakan revitalisasi secara internal cukup baik tetapi kurangnya perencanaan relokasi pedagang menjadikan isu berkembang secara signifikan akibat kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah dan pedagang. Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan revitalisasi dan relokasi Pasar Baru Bogor sangat bergantung pada keterlibatan para pedagang dan komunikasi yang partisipatif. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan kolaboratif agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Tidak tersedia versi lain